SIDOARJO : News 7
Ir. Bambang Haryo Soekartono dikenal selalu berbuat sosial dan membantu permasalahan warga terutamanya ‘Wong Cilik’. Pria yang akrab di sapa Pak BHS ini selalu hadir Gercep (Gerak Cepat) menjawab keluhan atau turun langsung memberi solusi serta memberi bantuan langsung jika ada warga Surabaya maupun Sidoarjo yang membutuhkannya.
Lewat BHS Peduli yang dia dirikan, selama masa Pandemi Covid 19, berbagai kegiatan Sosial dilakukan Pria yang menjabat Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini. Banyak masyarakat kecil terdampak langsung Pandemi Covid 19, mulai di PHK, hingga usaha warga atau UMKM warga yang gulung tikar, sehingga BHS Peduli selalu hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan.
Bambang Haryo Soekartono yang Dikenal Sebagai Pengusaha Kapal Ferry serta perhotelan ini juga konsen turun langsung ke warga jika ada keluhan terkait masalah pertanian, UMKM, Pendidikan, Kesehatan maupun masalah sosial yang butuh solusi.
Sebagai contoh, saat petani di Kabupaten Sidoarjo mengeluhkan masalah pengairan dan kesulitan mendapatkan pupuk, BHS Peduli pun hadir membantu petani dengan memberi bantuan mesin diesel air, Bahkan Pemilik PT Dharma Lautan Utama ini juga memfasilitasi asuransi hasil pertanian warga jika ada gagal panen.
“Kami sangat bersyukur telah mendapat perhatian dari Pak Bambang Haryo sudah dibantu pompa air untuk mempermudah pengairan semoga kedepan pemerintah daerah juga semoga lebih memperhatikan kondisi Petani di Sidoarjo. Bahkan Pak BHS juga memfasilitasi kami terkait Asuransi hasil Pertanian warga jika ada gagal panen ,” kata Oso perwakilan kelompok Tani, Dusun Semambung, Sukodono Sukodono.
Untuk masalah Kesehatan di masyarakat, BHS pun juga Gercep membantu keluhan masyarakat. Contoh saja saat pasien Demam Berdarah meningkat di Kabupaten Sidoarjo, BHS Peduli pun langsung hadir disejumlah Desa untuk lakukan penyeprotan fogging dan memberi bantuan obat obatan atau vitamin bagi warga.
Subianto Kepala Desa Sumokali berterimakasih atas kepedulian Bambang Haryo dalam mencegah peredaran DBD di wilayahnya. Dirinya menerangkan bahwa ada 11 warganya yang terinfeksi virus tersebut.
“Saya berterima kasih atas kepedulian Bapak Bambang Haryo Soekartono (BHS) sebelumnya pemerintah desa juga menerima sosialisasi terkait bahaya DBD di musim penghujan namun hal ini tidak dibarengi dengan tindakan oleh Puskesmas. Kami berharap selain fokus pada covid-19 sebaran DBD ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Pak BHS ini selalu hadir dan Gerak Cepat saat kami lapori jika banya warga sini yang terkena DBD, beliau orang baik,” tegas Subianto.
Selalu Kritisi Kebijakan Pemerintah Yang Tak Pro Wong Cilik
Bambang Haryo Soekartono yang pernah menjabat Anggota DPR RI Pada Masa Kerja 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra ini juga di kenal sebagai tokoh Publik yang selalu mengkritisi kebijakan yang tidak memihak masyarakat kecil. Tak hanya mengkritisi BHS juga banyak memberi solusi kepada Pemerintah.
Saat Pemerintah berencana menaikkan tarif listrik pada 2022 ini, BHS pun lansung mengkritisi dan menganggap kenaikkan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan membebani masyarakat.
Bukan tanpa alasan, Kenaikan tarif listrik juga akan berdampak pada multiplier effect ekonomi yang luar biasa besar didunia usaha yang akhir – akhir ini mengalami kesulitan karena pandemi covid-19 serta penurunan daya beli masyarakat.
“Di Indonesia, memiliki sumber energi listrik dan energi alternatif yang sangat besar dan melimpah, misalnya batu bara yang saat ini digunakan sendiri dan bahkan diekspor jauh lebih besar dari pada penggunaannya didalam negeri, seperti ke Vietnam dan China, tetapi justru tarif listrik di Vietnam dan China lebih rendah dari Indonesia yaitu 8,2 sen/kwh dan 8,6 sen/kwh.
Indonesia juga penghasil minyak bumi dan gas yang terbesar di Asia Tenggara, penghasil kelapa sawit terbesar di dunia bisa menjadi sumber energi alternatif termasuk adanya ribuan air terjun dari sekitar 250 gunung yang ada di Indonesia merupakan sumber air nomor 5 terbesar di dunia” kata BHS kritisi rencana kenaikan Tarif dasar listrik.
Selain itu, lanjut Alumnus Institute Teknologi Sepuluh November Surabaya ini, mengungkapkan jika sumber energi panas bumi (Geothermal) yang merupakan terbesar di dunia karena sekitar 50% energi panas bumi dunia ada di Indonesia dan juga masih memiliki bahan baku energi nuklir yaitu uranium yang sangat melimpah di Indonesia. Juga energi alternatif sinar matahari yang sangat terik selama 12 jam perhari, merupakan energi alternatif yang sangat potensial untuk menghasilkan listrik di Indonesia.
“Jadi seharusnya tarif listrik di Indonesia harus sangat murah dan bahkan mendekati nol rupiah seperti halnya negara – negara penghasil sumber energi listrik dan energi alternatif. Seperti Sudan 0,2 sen/kwh (merupakan negara penghasil hanya minyak terbesar nomor 3 di Dunia) , Iran 0,4 sen/kwh (hanya penghasil minyak terbesar nomor 4 di Dunia), Suriname 1,5 sen/kwh (hanya penghasil minyak), Burma 3,4 sen/kwh (menggunakan PLTA), Kazakhtan 4,1 sen/kwh (menggunakan batu bara), Arab 4,8 sen/kwh (hanya menggunakan minyak), Malaysia 5,2 sen/kwh (dengan bahan baku energi air), Laos 4,7 sen/kwh(menggunakan PLTA) data dari global princes.com, Sedangkan di Indonesia yang mempunyai sumber energi listrik berbagai macam dan terbesar tarif listriknya sebesar 11,0sen/kwh seharusnya PLN sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar bila bisa memanfaatkan sumber energi bersama sama dengan pemerintah,” solusi BHS
Yang terbaru, Ir Bambang Haryo Soekartono memintah Pemerintah Menunda Vaksinasi Anak usia 6 sampai 11 tahun ditunda dan Bambang Haryo juga mendesak Kemenkes Turun langsung untuk lakukan Investigasi lantaran mencuatnya informasi sejumlah anak di Indonesia mengalami sakit serius bahkan, diduga meninggal dunia usai di vaksin.
BHS menyarankan harus adanya kosentrasi utama kementerian kesehatan bersama litbang kesehatan untuk turun melakukan investigasi sekaligus analisa mendalam mengenai vaksin yang diberikan kepada anak tersebut apakah ada satu kesalahan, misalnya Expired , kelebihan dosis, atau salah memilih jenis vaksin dan sebagainya.
Melansir WHO dan seluruh Negara di Eropa misalnya Jerman, Amerika, Jepang bahkan Kanada, Singapura mereka merekomendasi menggunakan vaksin jenis Pfizer dengan dosis sepertiga dari dosis dewasa yang sudah ditetapkan oleh WHO. Kata BHS sapaan akrabnya.
“Sedangkan menurut Kemenkes tertanggal 14 Desember 2021 di Indonesia vaksin menggunakan jenis Sinovac yang sampai dengan saat ini dibeberapa Negara di Dunia belum ada yang menggunakan vaksin Sinovac untuk kepentingan menvaksin anak-anak 5-11 tahun kecuali China,” kata Bambang Haryo.
Anak-anak dipaksa untuk dilakukan vaksinasi dan bahkan ada beberapa Daerah yang mewajibkan paksa dan bila tidak vaksin tidak diperbolehkan sekolah, itukan kebijakan yang harus kita kritisi bersama sebab ada dampaknya.
Yang disayangkan BHS, adalah pihak orang tua murid diminta untuk membuat pernyataan tidak akan menuntut bila anaknya yang di paksa vaksin mengalami masalah kesehatan dan bahkan meninggal dunia
“Anak merupakan generasi penerus yang harus kita jaga untuk melanjutkan dan mewujudkan cita bangsa ini, maka pemerintah harus bijak dan teliti untuk membuat kebijakan, khususnya vaksinasi bagi anak.
Dan diharapkan seperti yang direkomendasikan oleh WHO yang sudah melaksanakan penelitian secara mendalam untuk dijadikan reverensi bagi kebijakan pemerintah.
Tentunya semua kebijakan pemerintah adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bukan tanggung jawab dibebankan kepada rakyatnya. Dan vaksinasi untuk anak sementara harus di tunda pelaksanaannya untuk melakukan penyelidikan dan evaluasi hingga tuntas dan baru diberikan kepada anak – anak bila vaksin dapat diterima secara aman,” kritis BHS.
Tentang Bambang Haryo Soekartono;
Ir. H. Bambang Haryo Soekartono lahir di Balikpapan tanggal 16 Januari 1963. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Surabaya tahun 1982 dan menyelesaikannya di tahun 1990.
Bambang Haryo Soekartono dikenal sebagai pengusaha kapal ferry dan pernah menjabat sebagai Direktur di beberapa usaha perusahaan perkapalan yaitu PT. Dharma Lautan Utama (ferry), PT. Adiluhung Saranasegara (pemeliharaan kapal) dan PT. Graha Senggigi (pemilik hotel Grand Beach Senggigi di Lombok, NTB).
Didunia Politik, BHS terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Jawa Timur I . Pada masa kerja 2014-2019 Bambang duduk di Komisi VI yang membidangi BUMN, koperasi, investasi, perdagangan dan perindustrian.
Saat menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 , Bambang Haryo Soekartono dianugerahi sebagai ‘Anggota Parlemen yang Aspiratif pada penghargaan Teropong Palemen Award tahun 2019.
Ir Bambang Haryo Soekartono juga dipercaya menjadi Anggota Dewan Pakar DPP Pusat Partai Gerindra oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Sementara di Pengurusan Partai Gerindra Jawa Timur, BHS menjabat Dewan Penasehat Partai.